Penjelasan Fatwa Rahbar dan Keputusan Pemerintah soal Penatapan Idul Fitri

0
91

STUDISYIAH.COM–Tidak ada bulan yang lebih penting bagi umat Islam di atas bulan suci Ramadhan. Selain karena banyak hukum-hukum wajib dan mustahab agama, juga kebiasaan ekonomi dan budaya sosial Muslimin di berbagai negara tampak menonjol di bulan ini.

Karena itu, keluar-masuknya bulan ini, yakni hari pertama dan hari terakhir bulan ini, menjadi penting; penting kapan kita memulai puasa wajib dan kapan mengakhirinya, kapan kita berzakat fitrah dan berlebaran. Awal, pertengahan dan, utamanya, pergantian bulan Ramadhan ke bulan syawal menjadi momen-momen kebersamaan dan haru-biru, mulai di tingkat keluarga hingga skala internasional.

Di ghalibnya negara berpendudukan Muslim, pemerintah setempat terlibat memfasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum-hukum agama dan budaya umat Islam di bulan suci ini. Di antara yang terpenting adalah penetapan hari pertama apalagi hari terakhir bulan Ramadhan.

Tidak terkecuali pemerintah Indonesia. Melalui sidang isbat, negara mengumumkan kapan hari pertama bulan Ramadhan dan Idul Fitri itu jatuh. Dalam prakteknya, tidak sekali terjadi perbedaan penetapan hari-hari mulia itu, entah antara pemerintah dan lembaga sipil, atau antarkomunitas sipil sendiri. Beberapa alasannya berawal dari perbedaan metode isbat.

Bagi Muslim Syiah di Indonesia, perbedaan itu bisa terjadi juga karena otoritas hukum. Dalam kondisi normal, Muslim Syiah pengikut Ahlul Bait akan merujuk otoritas ulamanya dalam melaksanakan hukum-hukum agamanya. Dalam soal penetapan hari raya Idul Fitri juga demikian, pada prinsipnya mereka mengikuti fatwa ulama rujukan (marji’ al-taqlid). Jika mengikuti penetapan pemerintah setempat, itupun berdasarkan pada fatwa ulama rujukan.

Faktanya, ada fatwa eksplisit dari Imam Agung Ali Khamenei sebagai salah satu otoritas fatwa Muslimin Syiah yang mengafirmasi penetapan hari Idul Fitri oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga sangat akomodatif dan demokratis memandang perbedaan fatwa dan pengalaman mengenai hari-hari mulia ini. Tidak ada larangan ataupun kewajiban dari pemerintah selama ini untuk mentaati-tidaknya penetapan dari sidang isbat terkait hari-hari mulia ini.

Baca juga :   Dua Macam Hukum: Tetap dan Tak-Tetap

Belakangan muncul masalah terbatas di sebagian kalangan Muslim Syiah tatkala fatwa Imam Agung Ali Khamenei dipahami sebagai kewajiban mengikuti hasil penetapan pemerintah sehingga, sebaliknya, juga dipahami sebagai larangan melakukan proses verifikasi dan penetapan hasil rukyat di luar hasil sidang isbat pemerintah.

Dampaknya, seolah-olah ada pertentangan antara fatwa otoritas ulama Syiah dan keputusan pemerintah. Padahal, semua pihak yang memahami wajib ikut pemerintah ataupun pihak yang memahami tidak wajib mengikutinya sama-sama berpijak pada komitmen dan konsistensi beramal berdasarkan fatwa Imam Agung Ali Khamenei dan sama-sama percaya tidak ada pertentangan antara fatwanya dan keputusan pemerintah.

Jadi, persoalannya sederhana dan wajar dalam memahami fatwa sebagai landasan pengamalan hukum agama.

Berikut ini StudiSyiah memilih keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Otong Sulaeman yang sangat membantu dalam menjernihkan pemahaman atas relasi antara fatwa Imam Agung Ali Khamenei dan keputusan pemerintah. Ia mengurai ke dalam beberapa poin berikut:

1. Kami sudah membaca fatwa Rahbar (Imam Agung Ali Khamenei–red), dan bahkan kami sudah menuliskan istifta (menanyakan fatwa) kepada Rahbar terkait dengan kewajiban untuk mematuhi keputusan pemerintah setempat soal penetapan Idul Fitri. Maka, bisa saya pastikan bahwa fatwa Rahbar agar para pengikutnya mengikuti keputusan pemerintah setempat itu disertai dengan syarat bahwa pemerintah setempat memang menggunakan cara-cara yang memberikan keyakinan hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip syar’i mazhab Ahlul Bait.

2. Artinya, jika pemerintah menggunakan prinsip wujudul hilal (metode hisab), tentu keputusan tersebut tidak bisa diikuti.

3. Jika pemerintah menggunakan prinsip rukyatul hilal (pengamatan), ini juga harus dilihat metode pengamatannya. Karena, berdasarkan kepada fakta-fakta selama ini, metode dan sistem pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sampai menghasilkan keyakinan (hushul al- ithmi’nan).

Baca juga :   Cara Melaksanakan Salat Ied: Idul Fitri dan Idul Adha

4. Pemerintah selama ini menggunakan standar imkan al-rukyah (bahwa hilal mungkin akan bisa terlihat) cukup di angka 2 derajat. Padahal, secara astromis, itu adalah angka yang tidak ilmiah. Kami mendapati informasi valid bahwa di kalangan internal NU sendiri (sebagai lembaga yang meyakini metode rukyat al-hilal), cukup banyak kalangan (khususnya anak-anak muda) yang mempertanyakan diturunkannya standar hingga 2 derajat itu.

5. Kejanggalan standar 2 derajat itu tampak manakala, di saat melakukan konfirmasi di lapangan, jumlah perukyah yang mengaku melihat hilal selalu saja amat-sangat sedikit. Jumlah perukyah yang disebar di sekitar 110 titik pengamatan di Indonesia mencapai angka 5.000 orang. Sebagian besarnya menggunakan teleskop. Tapi, jumlah perukyah yang mengaku melihat rukyah, lalu bersumpah sehingga, atas dasar pengakuannya, pemerintah menetapkan keputusan itu angkanya sangat kecil, maksimal hanya belasan orang (pernah angkanya hanya 7 orang). Artinya, lima ribu perukyat lainnya sama sekali tidak bisa melihat.

6. Jumlah sangat minor perukyat yang bersaksi itu secara syar’i sama sekali tidak memberikan hushul al-itmi’nan. Bisa saja orang-orang itu dalam waktu sedetik menangkap fenomena angkasa yang kelihatannya mirip garis amat tipis dari bulan, lalu bersaksi bahwa mereka melihat hilal. Padahal sangat mungkin itu bukan hilal; bisa saja efek cahaya matahari yang sedang tenggelam, atau bisa saja saputan awan tipis, atau bisa jadi benda di atmosfer bumi.

7. Artinya, jika seseorang memang percaya bahwa seluruh perukyat itu, termasuk sebagian besar mereka terkait dengan kementerian agama, tanpa kecuali adalah orang-orang yang pasti jujur, tak mungkin punya tendensi dalam memberikan kesaksian, serta tak mungkin pula salah dalam menetapkan objek pengamatan, maka bagi dia, kesaksian segelintir mereka itu (berapapun jumlahnya) secara syar’i bisa menghasilkan keyakinan. Tapi, bagi sebagian orang, berdasarkan pada adanya kemungkinan-kemungkinan kesalahan di atas (poin no.6), kesaksian segelintir orang tidak cukup meyakinkan.

Baca juga :   Hukum Perempuan Jadi Hakim dan Pemimpin, Boleh atau Tidak?

Lantas, apa yang harus kita lakukan? Berikut penjelasan Ustadz Otong:

1. Pemerintah sudah memutuskan bahwa Idul Fitri jatuh hari Ahad, 24 Mei 2020. Keputusan itu didasarkan pada “hukum istikmal”, yaitu menggenapkan hari puasa menjadi 30 hari, karena sebelumnya, puasa versi pemerintah itu memang dimulai sejak tanggal 24 April.

2. Bagi yang memulai puasanya pada tanggal 25 April, maka perhitungannya, hari ini (Sabtu, 23 Maret) baru 29 hari melaksanakan puasa. Jadi, tidak bisa menggunakan “hukum istikmal”. Untuk penetapan Idul Fitri, harus kembali kepada rukyatul hilal.

3. Hilal nanti sore hari ini (Sabtu) untuk kawasan Indonesia Barat, baru di angka 5 derajat. Berdasarkan perhitungan astromis yang ilmiah dan kredibel, angka tersebut bemakna bahwa hilal mungkin akan teramati dengan bantuan teleskop (tak mungkin kalau hanya dengan menggunakan mata telanjang). Tetapi kemungkinannya dengan teleskop ini juga lumayan kecil. (lihat data astronomis).

data astronomis hilal

4. Maka, bagi yang berpuasa sejak 25 April harus menunggu pengamatan yang dilakukan oleh sejumlah teman-teman perukyah kita yang tersebar di beberapa kawasan pengamatan di Indonesia. Kemungkinannya, rekap pelaporan dan keputusannya akan disampaikan sekitar jam 20 s.d jam 21 nanti malam ini.

5. Untuk seluruh jamaah, silakan saja bagi yang mau mengikuti penjelasan saya di atas agar menunggu pengumuman dari saya. Tetapi, bagi yang memutuskan untuk mengikuti pendapat yang lain (pemerintah atau pihak lain), saya persilakan. Masing-masing bertanggung jawab atas keputusannya sendiri.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Leave a reply